Home » » Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Dana Sosial

Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Dana Sosial

Written By deri Airsalemba on Selasa, 26 Maret 2013 | 22.29



A. LATAR BELAKANG
Penanggulangan kemiskinan dalam PNPM-P2KP bertumpu pada pembangunan kelembagaan komunitas untuk menggerakkan perubahan social melalui penguatan modal social (social capital). Lembaga komunitas tersebut dibentuk secara partisipatif dari tingkat basis dan disebut sebagai Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Untuk mewujudkan visinya, BKM memfasilitasi masyarakat dalam menyusun PJM Pronangkis. Selanjutnya PJM Pronangkis dipakai sebagai arah bagi  BKM dalam mengendalikan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Pengajuan usulan kegiatan dari masing-masing KSM akan selalu diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan yang tertuang dalam PJM Pronangkis.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM selain mengandalkan swadaya juga didukung oleh dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berfungsi sebagai stimulan. Dalam konteks pemberdayaan, BLM berfungsi untuk melengkapi keswadayaan masyarakat dan kontribusi kelompok peduli maupun Pemda. Pelaksanaan kegiatan tridaya, yang mencakup kegiatan di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi harus dijamin korelasinya dengan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan pemanfaatan BLM di tingkat masyarakat, termasuk kegiatan sosial, harus berorientasi pada keberlanjutan kegiatan.
B. TUJUAN
Dana Sosial yang dialokasikan dari BLM PNPM-P2KP berfungsi sebagai stimulant untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Penanggulangan kemiskinan, kegiatan sosial memegang peranan penting untuk :
  1. Memperkuat    ikatan    sosial   (social   cohesion)   dengan  menggalang kepedulian/solidaritas,  kebersamaan,  dan  menumbuhkan kepercayaan dengan menggerakkan kapasitas sosial di masyarakat.
  2. Meningkatkan  pendapatan dan/atau mengurangi pengeluaran masyarakat paling miskin  dan  rentan  melalui  peningkatan  pelayanan  sosial langsung bagi kelompok  masyarakat  paling  miskin  dan  masyarakat  rentan, yaitu: terbebas dari kemiskinan dan kelaparan, mendapatkan layanan kesehatan untuk semua balita, peningkatan kesehatan ibu, mendapatkan kesempatan wajib belajar 9 tahun, terbebas dari penyakit HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya,
  3. Menumbuhkan kebiasaan untuk mengelola program sosial yang berkelanjutan,mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi kegiatan.
C. PRINSIP
Pemanfaatan dana sosial wajib menjaga keswadayaan, partisipasi, kemanfaatan, produktivitas dan keberlanjutan, sehingga terhindar dari bentuk kegiatan yang karitatif dan instant yang kontraproduktif terhadap spirit pemberdayaan. Pemanfaatan dana social harus mendasarkan pada prinsip pemanfaatan sebagai berikut:
  1. Prioritas  penerima  adalah  kelompok  masyarakat  miskin  paling miskin & kelompok rentan.  Penerima manfaat harus masuk dalam daftar PS2 yang sudah disepakati masyarakat.
  2. Berkelanjutan. Program sosial harus memperhatikan aspek keberlanjutan baik dari  sisi  pendanaan,  jenis kegiatan, pengelolaan maupun pemanfaatannya. Artinya  kegiatan  sosial  tidak boleh bersifat santunan karitatif sesaat.
  3. Kegiatan   sosial   dilaksanakan   berdasarkan  kriteria  yang disepakati masyarakat,    misalnya   tingkat   pelayanan,   kemendesakan, kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dll.
  4. Tidak  menimbulkan  ketergantungan  baru.   Program sosial sedapat mungkin tidak  mencemari  modal  sosial  dengan  menimbulkan ketergantungan warga miskin dan rentan terhadap dana santunan.  Program sosial harus memberikan penguatan  kapasitas  bagi  kelompok  paling  miskin dan rentan agar mampu mandiri keluar dari kemiskinan.
  5. Partisipasi  &  kemitraan.  Program sosial harus dapat menggerakkan potensi kapasitas  sosial  masyarakat  dan  kemitraan dengan kelompok peduli untuk saling  membantu kelompok paling miskin dan rentan yang ada di wilayahnya.
  6. Responsif   gender.   Program  sosial  harus  memperhatikan keseimbangan, kesetaraan,  dan  keadilan  bagi  laki-laki  dan  perempuan  baik sebagai pengelola maupun sebagai pemanfaatan kegiatan.
  7. Transparan.  Perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring,  serta evaluasi untuk jenis  kegiatan  dan  penerima manfaat program sosial harus disebarluaskan kepada   seluruh   masyarakat   melalui  berbagai  saluran  media seperti pertemuan, papan informasi, leaflet, dll.
  8. Akuntabel.   Pengelolaan  kegiatan  sosial  dipertanggungjawabkan melalui laporan rutin dan laporan pertanggungjawaban setahun sekali oleh KSM, UPS, dan BKM.
D. KELOMPOK SASARAN
  1. Prioritas  penerima  manfaatan  langsung  program sosial adalah Masyarakat miskin,  paling  miskin  dan  kelompok  rentan, laki-laki maupun perempuan, berdasarkan kriteria yang disepakati oleh seluruh masyarakat.
  2. Penerima  manfaat  program sosial adalah kelompok masyarakat produktif dan non-produktif (penduduk berusia  kurang dari 16 tahun atau diatas 65 tahun).
  3. Penerima  manfaat  langsung program sosial dapat berbentuk kelompok maupun perorangan.
E. PENGELOLAAN KEGIATAN SOSIAL
E.1. Sumber Dana Sosial
Kegiatan Sosial dalam PNPM-P2KP tidak tergantung pada dana BLM P2KP semata karena berorientasi pada upaya mengoptimalkan semua potensi sumberdaya yang ada, baik internal maupun eksternal. Alokasi  dana  BLM  untuk  kegiatan  sosial  maksimum  10%.  Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang disusun masyarakat dapat terealisasi secara optimal sesuai kebutuhan warga masyarakat, sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. Walaupun alokasi dana BLM untuk kegiatan sosial maksimum 10%, tidak berarti bahwa alokasi kegiatan sosial dalam PJM Pronangkis maksimum 10%, karena PJM Pronangkis merupakan rencana pembangunan masyarakat yang berisikan prioritas penanggulangan terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi melalui Pemetaan Swadaya (PS). Dengan demikian, bila memang diperlukan pengembangan kegiatan sosial yang melebihi 10%, tentunya pengadaan dana dapat diupayakan dari berbagai sumber lain.
Dalam kegiatan sosial, fungsi BKM diarahkan untuk menggali berbagai potensi sumberdaya masyarakat dan menggalang aneka sumberdaya luar. BKM beserta UP-UP berperan dalam menggali aksesibilitas seluas-luasnya, sehingga KSM sosial sebagai pengelola kegiatan yang bersifat sosial akan terhindar dari sifat instan, karitatif (charity), temporer, dan insidental. Dukungan sumberdaya diharapkan muncul dari dinas-dinas Pemda dan kelompok peduli (elemen Perguruan Tinggi, Swasta dan Ornop), sedangkan BLM berfungsi sebagai dana stimulan.
E.2. Pengelola Kegiatan Sosial:
Kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM/kepanitiaan. Setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota KSM kegiatan sosial, baik tua-muda, kaya -miskin, laki-laki maupun perempuan. Orientasi pembentukan KSM Sosial harus berlandaskan pada kesamaan tujuan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin sebagaimana tercantum dalam PJM Pronangkis. Anggota KSM dapat terdiri dari pengelola  dan  pemanfaat  langsung dari kegiatan sosial, namun dengan syarat penerima manfaat adalah warga miskin (terdaftar dalam PS-2).
Penanggung jawab kegiatan sosial adalah UPS (Unit Pengelola Sosial) BKM. UPS memverifikasi setiap usulan KSM Sosial dan melakukan monitoring dan supervisi terhadap progres kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Sosial. Secara periodik, KSM Sosial memberikan pelaporan, keuangan maupun capaian kegiatan sosial kepada UPS-BKM. Sedangkan BKM secara rutin wajib melaksanakan pertanggungjawaban periodik kepada masyarakat, baik bulanan, triwulan, enam bulanan maupun tahunan.Tim  Fasilitator harus memberikan pendampingan mengenai pengelolaan kegiatan sosial kepada BKM. Pembukuan  keuangan  kegiatan  sosial  (jika  diperlukan) mengikuti kaidah pembukuan keuangan P2KP.
E.3. Bentuk Kegiatan Sosial:
Bentuk kegiatan yang direkomendasikan adalah kegiatan yang relevan dan mendukung pencapaian orientasi IPM-MDG’s antara lain bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, ekonomi non bergulir  (pelatihan untuk peningkatan skill dan pendapatan), dll. sesuai dengan visi kelurahan dan BKM setempat. Untuk bahan rujukan, pada lampiran dapat dipelajari kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang dianggap ”best practice” dalam pemanfaatan BLM untuk kegiatan sosial.
E.3.1. Bentuk Kegiatan Sosial yang dapat dilakukan, sbb:
  • Pendidikan: perpustakaan/taman baca, termasuk perpustakaan berjalan; kejar paket  A  &  B;  taman  belajar  anak  dan keluarga  (misal play-group, TK A dan B); dll.
  • Kesehatan: klinik sehat untuk warga miskin; asuransi kesehatan untuk warga  miskin;  pemeriksaan  kesehatan  rutin  untuk  jenis penyakit tertentu;  pelatihan  kader  kesehatan;  penanganan kasus  balita kurang/rentan  gizi; penyadaran kesehatan tentang penggunakan jamban keluarga; dukungan untuk posyandu dan pos lansia; dll.
  • Infrastruktur:   perbaikan   rumah   secara  bergulir untuk  jompo; pengelolaan  sampah menjadi kompos; perbaikan kampung; arisan jamban bergulir; dll.
  • Kegiatan  sosial  bergulir,  misalnya perguliran hewan ternak (sapi, kambing,  bebek,  ayam,  ikan);  perguliran  bahan  baku kerajinan, pengembangan bibit tanaman produktif; dll.
  • Kegiatan  sosial  produktif,  misalnya  penyewaan  alat (pompa air, generator,  alat  pesta,  mesin perontok padi, dll); pembuatan pupuk organik; dl.
  • Kegiatan  sosial  pendukung  kegiatan  ekonomi,  misalnya pelatihan; penguatan  kapasitas  masyarakat  paling  miskin  untuk berkelompok, mengelola  usaha  dan  menabung  melalui  pinjaman  tanpa bunga dan inisiasi tabungan kelompok; dll.
E.3.2. Kegiatan Sosial Murni Santunan:
Dana BLM P2KP tidak dapat digunakan untuk kegiatan murni santunan. Dana  kegiatan murni santunan hanya diberikan dari hasil pengembangan dana kegiatan  lain atau kemitraan dengan pihak lain.  Contoh dana pengembangan kegiatan  lain  adalah  dana  pembagian  jasa  pinjaman bergulir atau dana penyisihan   keuntungan   kegiatan  sosial  produktif.  Contoh dana  dari kemitraan  lain adalah kemitraan dengan Bazis (Badan amil zakat, infak dan shodaqoh), donatur gereja atau dana CSR dari perusahaan di sekitar wilayah kelurahan/desa.
Kegiatan  sosial  murni  santunan  hanya  dapat  diberikan kepada kelompok non-produktif,  misalnya  jompo  renta,   orang dengan keterbatasan fisik, atau orang sakit parah yang sama sekali tidak produktif. Contoh  kegiatan  murni santunan adalah beasiswa dan santunan jompo renta. Kegiatan  murni  santunan  tidak  diberikan  hanya  satu kali saja, tetapi diberikan  berkelanjutan. Misalnya  beasiswa diberikan secara rutin (per bulan  atau  per  3  bulan)  sampai  siswa lulus SMP, santunan jompo renta diberikan setiap bulan sekali, dll.
LAMPIRAN:
Contoh Best Practice Kegiatan Sosial:
Share this article :

3 komentar:

  1. SOLUSI MUDAH, CEPAT LUNASI UTANG ANDA, TANPA PERLU RITUAL, WIRIDAN, PUASA DLL.
    Anda tak perlu ragu harus tertipu dan dikejar hutang lagi,
    Kini saya berbagi pengalaman sudah saya rasakan dan buktikan, Atas bantuan pak ustad Insyaallah dengan bantuan dana hibah gaibnya, semua masalah Ekonomi hutang saya terselesaikan. untuk konsultasi tata caranya silahkan kunjungi wapsitenya di [⌣»̶•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌☀̤̈>>KLIK*DISINI<<☀̤̣̈̇•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌«̶⌣]
    karna nmr hp pak ustad tdak bisa di publikasikan sembarangan. terima kasih...

    BalasHapus
  2. bagus sekali infonya..makasi

    BalasHapus

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PNPM-MP KOORKOT KOTA PANGKALPINANG, KAB. BANGKA, DAN BANGKA BARAT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger